Warta Pergerakan

Pekalongan — Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan menggelar diskusi publik bertajuk “Pekalongan dalam Pusaran KKN: Menguji Integritas dan Transparansi Pemerintahan Daerah” di Kedai Siip, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Senin (5/10/2026).Kegiatan yang diikuti sekitar 40 mahasiswa se-Pekalongan ini diinisiasi guna merespons dinamika dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang belakangan mencuat, khususnya perkara pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing) yang menyeret pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.Forum tersebut menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan Suryan Rusli serta pengasuh pondok pesantren di Wonopringgo, Zafaron.Ketua Pelaksana Diskusi Publik, Wisnu Akbar Prihatnala mengatakan, forum ini digelar sebagai sarana pendidikan publik yang kritis dan berbasis data, bukan sekadar ruang untuk menuduh pihak tertentu."Alasan utamanya karena KKN bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan tata kelola pemerintahan, keadilan, dan kepercayaan publik. Kami ingin membuka ruang diskusi yang kritis dan berbasis data agar persoalan KKN tidak hanya dibicarakan ketika sudah menjadi kasus, melainkan dibahas dari sisi pencegahan, transparansi, dan pengawasan publik," ujarnya.Wisnu menambahkan, poin-poin penting serta rekomendasi konstruktif yang lahir dari diskusi tersebut akan difinalisasi dan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah."Jika sudah difinalisasi, kami berencana menyampaikannya secara resmi kepada Pemda Pekalongan sebagai bahan masukan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Kami memandang diskusi publik tidak boleh berhenti sebagai forum wacana belaka," terangnya.Sementara itu, Ketua PC PMII Pekalongan Ahmad Nur Khozin menegaskan bahwa Kabupaten Pekalongan saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial menyusul bergulirnya kasus dugaan korupsi tersebut."Kasus yang menyeret petinggi daerah terkait dugaan korupsi outsourcing ini bukan sekadar isu hukum biasa, ini adalah ujian terbesar bagi integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan di daerah ini. Ketika hal ini diuji, di mana posisi kita sebagai agen perubahan?" tegasnya.Menurut Khozin, korupsi berdampak langsung terhadap hak masyarakat luas dalam menerima pelayanan birokrasi yang bersih dan adil."Korupsi bukan sekadar perihal hilangnya uang negara, tetapi tentang hilangnya hak-hak rakyat Pekalongan untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sebagai kader PMII, kita tidak boleh tinggal diam melihat daerah kita digerogoti dan dikeruk dari dalam demi kepuasan pribadi atau kepentingan politik belaka," katanya.Ia juga menyoroti bahwa problem mendasar daerah saat ini berakar pada krisis figur yang tepat di posisi-posisi penentu kebijakan. Momentum ini dinilai harus menjadi awal pembenahan birokrasi yang menyeluruh dan pemerataan prioritas pembangunan daerah agar alokasi APBD tidak terbuang sia-sia.Melalui forum tersebut, PC PMII Pekalongan menegaskan tiga poin pernyataan sikap resmi.Menuntut transparansi dan akuntabilitas menyeluruh dalam setiap perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat semata-mata demi kesejahteraan rakyat.Mendesak dilakukannya pemeriksaan serta uji kompetensi terbuka kepada para pejabat yang mengelola pemerintahan daerah.Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil mengawasi segala aktivitas serta kebijakan pejabat di Kabupaten Pekalongan.

Pekalongan – Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Pekalongan turut berpartisipasi dalam Workshop Penguatan Manajemen Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kota Pekalongan pada Sabtu (18/7/2026) di Gedung Aswaja Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut menjadi ruang belajar, dialog, dan refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pesantren yang ramah anak, aman, serta bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual.Workshop yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB itu diikuti oleh pengelola lembaga pendidikan Islam, aktivis organisasi perempuan, kader Nahdlatul Ulama, serta kader KOPRI PC PMII Pekalongan. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya sistem perlindungan di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan berbasis Islam.Dalam kesempatan tersebut, narasumber Dr. Ani, M.Pd.I., bersama Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), Nadhifatuz Zulfa, M.Pd., menyampaikan berbagai materi mengenai pencegahan kekerasan seksual, penguatan tata kelola perlindungan korban, hingga pentingnya membangun budaya saling menghormati di lingkungan pendidikan.Dr. Ani menegaskan bahwa pesantren yang aman bukanlah pesantren yang tidak pernah mendapatkan kritik. Menurutnya, lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga yang berani membangun sistem perlindungan yang jelas, menyediakan ruang pengaduan yang aman, membangun budaya saling menghormati, serta memberikan keberpihakan kepada korban apabila terjadi tindak kekerasan."Pesantren yang aman bukanlah pesantren yang bebas dari kritik, melainkan pesantren yang memiliki keberanian membangun sistem perlindungan, ruang pengaduan yang aman, budaya saling menghormati, dan keberpihakan kepada korban," ujarnya.Ia juga menekankan bahwa mencegah kekerasan berarti menjaga marwah dan kemuliaan pendidikan itu sendiri. Sebab, setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi.Salah satu pembahasan yang paling menarik perhatian peserta adalah penjelasan mengenai pola kekerasan seksual yang tidak selalu diawali dengan ancaman ataupun paksaan secara fisik. Dalam banyak kasus, kekerasan justru berawal dari relasi kuasa yang dibangun melalui kepercayaan, penghormatan, kedekatan emosional, hingga ketimpangan posisi antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pola-pola tersebut dinilai penting agar masyarakat mampu mengenali potensi kekerasan sejak dini.Melalui workshop ini, peserta diajak memahami bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan membuat aturan, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan budaya organisasi, peningkatan kesadaran seluruh warga pesantren, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan memberikan rasa aman bagi korban.Keikutsertaan KOPRI PC PMII Pekalongan dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen organisasi untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ruang pendidikan yang aman bagi perempuan dan anak. Sebagai organisasi kader perempuan, KOPRI memandang isu perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.Melalui kegiatan yang digagas RMI PCNU Kota Pekalongan ini, diharapkan lahir langkah-langkah nyata dalam memperkuat sistem perlindungan di lingkungan pesantren. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pembelajaran ilmu keislaman, tetapi juga menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mampu menjunjung tinggi harkat serta martabat setiap peserta didik.