Warta Pergerakan

Hari ini, kita hidup di zaman ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kesadaran. Media sosial ramai oleh opini, tetapi ruang refleksi semakin sepi. Banyak orang sibuk terlihat kritis, tetapi jarang benar-benar mau memahami realitas sosial secara mendalam. Ironisnya, di tengah akses pendidikan yang semakin luas, generasi hari ini justru perlahan kehilangan budaya membaca, berdiskusi, dan berpikir jernih. Akibatnya, kampus sering hanya menjadi ruang mengejar gelar, bukan ruang membangun kesadaran dan keberpihakan terhadap persoalan bangsa.Hari Kebangkitan Nasional bukanlah sebatas seremonial. Namun ia adalah simbol yang hidup untuk kita maknai sampai hari ini. Bahwa kebangkitan yang sesungguhnya bukan hanya tentang kemajuan teknologi dan pembangunan fisik, tetapi tentang keberanian menjaga akal sehat di tengah zaman yang semakin bising. Bangsa ini mungkin berkembang secara digital, tetapi belum tentu tumbuh secara intelektual dan moral. Ketika generasi muda lebih mudah mengikuti tren daripada membangun pemikiran, ketika pendidikan kehilangan daya kritisnya, dan ketika kepedulian sosial kalah oleh budaya individualisme, maka yang melemah sebenarnya bukan hanya bangsa ini, tetapi juga arah generasinya.Dalam kacamata Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial dan intelektual terhadap masyarakat. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk membangunkan kembali keberanian berpikir, keberanian peduli, dan keberanian menjaga nilai di tengah zaman yang semakin kehilangan arah. Sebab bangsa yang benar-benar bangkit bukan hanya bangsa yang maju ekonominya, tetapi bangsa yang generasinya masih memiliki kesadaran untuk berpikir, bergerak, dan berpihak pada kemanusiaan.Jika saja penjagaan intelektual dan moral oleh warga pergerakan sudah tak lagi diperbincangkan. Bisa jadi bangsa kita mengalami kemunduran peradaban. Jika saja nalar berpikir tak lagi digunakan untuk perjuangan sosial, bisa jadi kita tak lebih dari "monyet" yang sekadar hidup, makan, dan kawin. Maka, sahabat-sahabat mari organisir diri sendiri bahwa hari ini kolonialisme datang dengan bentuk modern. Bahwa hari ini penjajahan bukan lagi dengan senapan dan tank. Namun, pengkerdilan pikiran serta cara pandang yang kian terdistorsi perlu kita lawan 

Kasus hukum yang menyeret Nadiem Makarim hari ini menjadi tanda bahwa Reformasi 1998 belum benar-benar selesai. Dahulu, rakyat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menjatuhkan rezim yang korup, otoriter, dan penuh penyalahgunaan kekuasaan. Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi berjalan, yang berubah sering kali hanya wajah kekuasaan, bukan wataknya. Demokrasi memang hadir dan pemilu terus dilaksanakan, tetapi birokrasi serta penegakan hukum masih kerap bergerak mengikuti kepentingan elite, bukan kepentingan rakyat.Birokrasi Indonesia hingga hari ini masih terjebak dalam budaya lama: lamban, feodal, dan sarat kepentingan politik. Jabatan sering dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan amanah pelayanan. Akibatnya, rakyat dipaksa menghadapi sistem yang rumit, sementara mereka yang memiliki kuasa justru memperoleh jalan yang lebih mudah. Reformasi yang seharusnya melahirkan pemerintahan yang bersih, dalam banyak kasus, justru berubah menjadi arena pembagian pengaruh dan kepentingan antarelite.Hal serupa juga terlihat dalam penegakan hukum. Hukum di Indonesia masih terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Banyak kasus besar berjalan lambat, penuh drama, bahkan terkadang menghilang tanpa kejelasan. Kondisi ini membuat publik melihat bahwa hukum belum sepenuhnya berdiri di atas prinsip keadilan, melainkan masih mudah dipengaruhi kekuasaan dan uang. Inilah ironi terbesar reformasi: kebebasan berbicara semakin terbuka, tetapi keadilan belum dirasakan secara merata.Reformasi 1998 seharusnya tidak hanya dikenang sebagai keberhasilan menjatuhkan rezim Orde Baru. Reformasi harus tetap hidup sebagai keberanian untuk terus mengkritik kekuasaan yang menyimpang. Sebab, ketika birokrasi kehilangan moral dan hukum kehilangan keberpihakan kepada rakyat, reformasi hanya akan menjadi slogan tanpa perubahan nyata bagi bangsa Indonesia.

Oleh: Wisnu Akbar Prihatnala (Koordinator Biro Advokasi Kebijakan Publik PC PMII Pekalongan)Udah denger belum bat, 4 daerah mulai dari Pemalang, Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Batang bakal dibangun PSEL (Pengolah Sampah jadi Energi Listrik) sebagai jawaban krisis sampah di Pekalongan Raya hari ini.Dan ini jadi upaya Proyek Strategis Nasional dalam menghadapi krisis ekologis.Eitts, tapi betul gak sih proyek ini bakal menjawab tantangan tersebut? Yang pasti dampak jangka panjang pun pasti bakal ada nihh.. Apalagi bicara tempat sekitar PSEL yang bakal dibangun.Nah rencananya, proyek ini bakal dibangun di deket Exit Tol Setono. Menurut sahabat, proyek ini ideal gak sih, diletakan di situ? Atau harus ada opsi tempat lain dengan mempertimbangkan dampak dan segala macamnya?

Pekalongan – Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan masa khidmat 2026–2027, Ahmad Nur Khozin, resmi mengusung visi besar bertajuk “Rebranding PC PMII Pekalongan menuju organisasi digdaya dan berkelanjutan berlandaskan Nilai Dasar Pergerakan (NDP)”.Visi ini menjadi arah baru dalam menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis, di mana organisasi mahasiswa dituntut tidak hanya eksis, tetapi juga relevan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Dalam keterangannya, Khozin menegaskan bahwa rebranding yang dimaksud bukan sekadar perubahan simbolik seperti logo atau slogan, melainkan langkah strategis untuk mengontekstualisasikan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) ke dalam realitas sosial kekinian.“PMII harus tetap berakar pada ideologi, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Digdaya berarti kuat secara intelektual dan mandiri, sementara berkelanjutan berarti setiap kepemimpinan membawa kemajuan yang konsisten,” ujarnya.Kaderisasi Jadi Episentrum GerakanSebagai langkah konkret, PC PMII Pekalongan menempatkan kaderisasi sebagai pusat gerakan organisasi. Program kaderisasi seperti MAPABA, PKD, dan PKL tidak lagi dipandang sebagai formalitas, melainkan sebagai proses pembentukan kader yang utuh.Melalui pendekatan ini, PMII Pekalongan diharapkan mampu melahirkan kader yang tidak hanya militan secara ideologis, tetapi juga adaptif terhadap berbagai isu lokal, seperti ketenagakerjaan, lingkungan, hingga ekonomi kreatif.Profesionalitas dan Kolektivitas DiperkuatDalam mewujudkan organisasi yang digdaya, profesionalitas menjadi fokus utama. Hal ini mencakup penataan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan akuntabilitas organisasi.Namun demikian, Khozin menekankan bahwa profesionalitas harus tetap berjalan seiring dengan nilai kolektivitas. Keputusan organisasi diharapkan lahir dari dialektika yang sehat dan dilaksanakan secara gotong royong, sehingga semangat kebersamaan tetap terjaga.Perluasan Jaringan GerakanSelain itu, penguatan jaringan menjadi bagian penting dalam misi kepemimpinan ini. PC PMII Pekalongan akan mendorong sinergi di tiga sektor utama, yakni intelektual, keorganisasian, dan keprofesian.Jaringan intelektual diarahkan untuk memperkuat kajian dan analisis kebijakan, sementara jaringan keorganisasian akan melibatkan kolaborasi dengan alumni, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, serta pemerintah daerah. Adapun jaringan keprofesian difokuskan pada pengembangan potensi kader di dunia kerja.Komitmen Menuju Transformasi OrganisasiVisi dan misi yang diusung ini menjadi komitmen bersama untuk membawa PC PMII Pekalongan keluar dari zona nyaman menuju organisasi yang lebih progresif.Dengan berlandaskan Nilai Dasar Pergerakan, kepemimpinan Ahmad Nur Khozin diharapkan mampu menjadikan PMII Pekalongan tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga kuat dan berwibawa secara kualitas.Transformasi ini sekaligus menegaskan peran PMII sebagai rumah bagi kader intelektual organik yang siap mengabdi demi kemajuan agama, bangsa, dan negara.