Warta Pergerakan

Pekalongan - Ratusan massa aksi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pekalongan turun ke jalan menyampaikan aspirasi kepada Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, pada Rabu, 17 Juni 2026. Aksi yang dipusatkan di Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, tersebut mengusung seruan “Rakyat Sengsara, Negara Tutup Telinga”.Massa aksi memulai gerakan dengan long march dari titik 0 Kilometer Kajen menuju Alun-Alun Kajen. Sepanjang perjalanan, para kader PMII menyuarakan lagu-lagu perjuangan mahasiswa sebagai bentuk semangat perlawanan dan kepedulian terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta lingkungan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.Dalam aksi tersebut, massa PC PMII Pekalongan ditemui langsung oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman. Turut hadir menemui massa aksi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir. Kehadiran unsur pemerintah daerah tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemangku kebijakan.Ketua PC PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan kader PMII terhadap berbagai persoalan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup telinga atas penderitaan rakyat dan harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.Dalam tuntutan isu nasional, PC PMII Pekalongan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). PMII meminta program tersebut dihentikan apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak ada pembenahan yang jelas dan terukur.Selain itu, massa aksi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dan transparansi penggunaan APBN, penurunan harga BBM serta bahan pokok kehidupan, penghapusan dwifungsi Polri dan TNI, evaluasi gaya kepemimpinan serta komunikasi publik rezim Prabowo-Gibran, serta peningkatan kesejahteraan guru dan alokasi anggaran untuk pendidikan.Tidak hanya membawa isu nasional, PC PMII Pekalongan juga menyoroti sejumlah persoalan lokal di Kabupaten Pekalongan. Massa aksi menuntut adanya rekonstruksi teknologi pengolahan sampah berskala lokal yang mampu menyelesaikan persoalan dari akar. Menurut mereka, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan sementara, tetapi harus melalui perencanaan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.PMII Pekalongan juga mendesak pemerintah daerah melakukan penataan industri yang ramah lingkungan serta menindak tegas aktivitas galian C ilegal. Isu lingkungan dinilai menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga, keberlanjutan alam, dan masa depan pembangunan daerah.Selain itu, massa aksi menuntut pembenahan infrastruktur publik, terutama jalan rusak yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Mereka juga mendorong efisiensi anggaran, transparansi berbasis digital, serta penguatan regulasi hukum untuk menjamin keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Pekalongan.Koordinator Lapangan Aksi, Wisnu Akbar Prihatnala, turut mengawal jalannya aksi hingga berlangsungnya sesi diskusi dan tanya jawab bersama Plt. Bupati Pekalongan. Dialog tersebut menjadi ruang bagi massa aksi untuk menyampaikan langsung keresahan, kritik, serta gagasan kepada pemerintah daerah.Aksi PC PMII Pekalongan tersebut berlangsung dengan semangat perjuangan mahasiswa. Melalui aksi turun ke jalan dan dialog bersama pemerintah, PMII Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kekuatan kontrol sosial terhadap kebijakan negara dan daerah yang menyangkut kepentingan rakyat.

Hari ini, kita hidup di zaman ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kesadaran. Media sosial ramai oleh opini, tetapi ruang refleksi semakin sepi. Banyak orang sibuk terlihat kritis, tetapi jarang benar-benar mau memahami realitas sosial secara mendalam. Ironisnya, di tengah akses pendidikan yang semakin luas, generasi hari ini justru perlahan kehilangan budaya membaca, berdiskusi, dan berpikir jernih. Akibatnya, kampus sering hanya menjadi ruang mengejar gelar, bukan ruang membangun kesadaran dan keberpihakan terhadap persoalan bangsa.Hari Kebangkitan Nasional bukanlah sebatas seremonial. Namun ia adalah simbol yang hidup untuk kita maknai sampai hari ini. Bahwa kebangkitan yang sesungguhnya bukan hanya tentang kemajuan teknologi dan pembangunan fisik, tetapi tentang keberanian menjaga akal sehat di tengah zaman yang semakin bising. Bangsa ini mungkin berkembang secara digital, tetapi belum tentu tumbuh secara intelektual dan moral. Ketika generasi muda lebih mudah mengikuti tren daripada membangun pemikiran, ketika pendidikan kehilangan daya kritisnya, dan ketika kepedulian sosial kalah oleh budaya individualisme, maka yang melemah sebenarnya bukan hanya bangsa ini, tetapi juga arah generasinya.Dalam kacamata Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial dan intelektual terhadap masyarakat. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk membangunkan kembali keberanian berpikir, keberanian peduli, dan keberanian menjaga nilai di tengah zaman yang semakin kehilangan arah. Sebab bangsa yang benar-benar bangkit bukan hanya bangsa yang maju ekonominya, tetapi bangsa yang generasinya masih memiliki kesadaran untuk berpikir, bergerak, dan berpihak pada kemanusiaan.Jika saja penjagaan intelektual dan moral oleh warga pergerakan sudah tak lagi diperbincangkan. Bisa jadi bangsa kita mengalami kemunduran peradaban. Jika saja nalar berpikir tak lagi digunakan untuk perjuangan sosial, bisa jadi kita tak lebih dari "monyet" yang sekadar hidup, makan, dan kawin. Maka, sahabat-sahabat mari organisir diri sendiri bahwa hari ini kolonialisme datang dengan bentuk modern. Bahwa hari ini penjajahan bukan lagi dengan senapan dan tank. Namun, pengkerdilan pikiran serta cara pandang yang kian terdistorsi perlu kita lawan 

Kasus hukum yang menyeret Nadiem Makarim hari ini menjadi tanda bahwa Reformasi 1998 belum benar-benar selesai. Dahulu, rakyat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menjatuhkan rezim yang korup, otoriter, dan penuh penyalahgunaan kekuasaan. Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi berjalan, yang berubah sering kali hanya wajah kekuasaan, bukan wataknya. Demokrasi memang hadir dan pemilu terus dilaksanakan, tetapi birokrasi serta penegakan hukum masih kerap bergerak mengikuti kepentingan elite, bukan kepentingan rakyat.Birokrasi Indonesia hingga hari ini masih terjebak dalam budaya lama: lamban, feodal, dan sarat kepentingan politik. Jabatan sering dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan amanah pelayanan. Akibatnya, rakyat dipaksa menghadapi sistem yang rumit, sementara mereka yang memiliki kuasa justru memperoleh jalan yang lebih mudah. Reformasi yang seharusnya melahirkan pemerintahan yang bersih, dalam banyak kasus, justru berubah menjadi arena pembagian pengaruh dan kepentingan antarelite.Hal serupa juga terlihat dalam penegakan hukum. Hukum di Indonesia masih terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Banyak kasus besar berjalan lambat, penuh drama, bahkan terkadang menghilang tanpa kejelasan. Kondisi ini membuat publik melihat bahwa hukum belum sepenuhnya berdiri di atas prinsip keadilan, melainkan masih mudah dipengaruhi kekuasaan dan uang. Inilah ironi terbesar reformasi: kebebasan berbicara semakin terbuka, tetapi keadilan belum dirasakan secara merata.Reformasi 1998 seharusnya tidak hanya dikenang sebagai keberhasilan menjatuhkan rezim Orde Baru. Reformasi harus tetap hidup sebagai keberanian untuk terus mengkritik kekuasaan yang menyimpang. Sebab, ketika birokrasi kehilangan moral dan hukum kehilangan keberpihakan kepada rakyat, reformasi hanya akan menjadi slogan tanpa perubahan nyata bagi bangsa Indonesia.