Warta Pergerakan

Kasus hukum yang menyeret Nadiem Makarim hari ini menjadi tanda bahwa Reformasi 1998 belum benar-benar selesai. Dahulu, rakyat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menjatuhkan rezim yang korup, otoriter, dan penuh penyalahgunaan kekuasaan. Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi berjalan, yang berubah sering kali hanya wajah kekuasaan, bukan wataknya. Demokrasi memang hadir dan pemilu terus dilaksanakan, tetapi birokrasi serta penegakan hukum masih kerap bergerak mengikuti kepentingan elite, bukan kepentingan rakyat.Birokrasi Indonesia hingga hari ini masih terjebak dalam budaya lama: lamban, feodal, dan sarat kepentingan politik. Jabatan sering dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan amanah pelayanan. Akibatnya, rakyat dipaksa menghadapi sistem yang rumit, sementara mereka yang memiliki kuasa justru memperoleh jalan yang lebih mudah. Reformasi yang seharusnya melahirkan pemerintahan yang bersih, dalam banyak kasus, justru berubah menjadi arena pembagian pengaruh dan kepentingan antarelite.Hal serupa juga terlihat dalam penegakan hukum. Hukum di Indonesia masih terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Banyak kasus besar berjalan lambat, penuh drama, bahkan terkadang menghilang tanpa kejelasan. Kondisi ini membuat publik melihat bahwa hukum belum sepenuhnya berdiri di atas prinsip keadilan, melainkan masih mudah dipengaruhi kekuasaan dan uang. Inilah ironi terbesar reformasi: kebebasan berbicara semakin terbuka, tetapi keadilan belum dirasakan secara merata.Reformasi 1998 seharusnya tidak hanya dikenang sebagai keberhasilan menjatuhkan rezim Orde Baru. Reformasi harus tetap hidup sebagai keberanian untuk terus mengkritik kekuasaan yang menyimpang. Sebab, ketika birokrasi kehilangan moral dan hukum kehilangan keberpihakan kepada rakyat, reformasi hanya akan menjadi slogan tanpa perubahan nyata bagi bangsa Indonesia.