Warta Pergerakan

Pekalongan — Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan menggelar diskusi publik bertajuk “Pekalongan dalam Pusaran KKN: Menguji Integritas dan Transparansi Pemerintahan Daerah” di Kedai Siip, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Senin (5/10/2026).Kegiatan yang diikuti sekitar 40 mahasiswa se-Pekalongan ini diinisiasi guna merespons dinamika dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang belakangan mencuat, khususnya perkara pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing) yang menyeret pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.Forum tersebut menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pekalongan Suryan Rusli serta pengasuh pondok pesantren di Wonopringgo, Zafaron.Ketua Pelaksana Diskusi Publik, Wisnu Akbar Prihatnala mengatakan, forum ini digelar sebagai sarana pendidikan publik yang kritis dan berbasis data, bukan sekadar ruang untuk menuduh pihak tertentu."Alasan utamanya karena KKN bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan tata kelola pemerintahan, keadilan, dan kepercayaan publik. Kami ingin membuka ruang diskusi yang kritis dan berbasis data agar persoalan KKN tidak hanya dibicarakan ketika sudah menjadi kasus, melainkan dibahas dari sisi pencegahan, transparansi, dan pengawasan publik," ujarnya.Wisnu menambahkan, poin-poin penting serta rekomendasi konstruktif yang lahir dari diskusi tersebut akan difinalisasi dan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah."Jika sudah difinalisasi, kami berencana menyampaikannya secara resmi kepada Pemda Pekalongan sebagai bahan masukan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Kami memandang diskusi publik tidak boleh berhenti sebagai forum wacana belaka," terangnya.Sementara itu, Ketua PC PMII Pekalongan Ahmad Nur Khozin menegaskan bahwa Kabupaten Pekalongan saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial menyusul bergulirnya kasus dugaan korupsi tersebut."Kasus yang menyeret petinggi daerah terkait dugaan korupsi outsourcing ini bukan sekadar isu hukum biasa, ini adalah ujian terbesar bagi integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan di daerah ini. Ketika hal ini diuji, di mana posisi kita sebagai agen perubahan?" tegasnya.Menurut Khozin, korupsi berdampak langsung terhadap hak masyarakat luas dalam menerima pelayanan birokrasi yang bersih dan adil."Korupsi bukan sekadar perihal hilangnya uang negara, tetapi tentang hilangnya hak-hak rakyat Pekalongan untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sebagai kader PMII, kita tidak boleh tinggal diam melihat daerah kita digerogoti dan dikeruk dari dalam demi kepuasan pribadi atau kepentingan politik belaka," katanya.Ia juga menyoroti bahwa problem mendasar daerah saat ini berakar pada krisis figur yang tepat di posisi-posisi penentu kebijakan. Momentum ini dinilai harus menjadi awal pembenahan birokrasi yang menyeluruh dan pemerataan prioritas pembangunan daerah agar alokasi APBD tidak terbuang sia-sia.Melalui forum tersebut, PC PMII Pekalongan menegaskan tiga poin pernyataan sikap resmi.Menuntut transparansi dan akuntabilitas menyeluruh dalam setiap perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat semata-mata demi kesejahteraan rakyat.Mendesak dilakukannya pemeriksaan serta uji kompetensi terbuka kepada para pejabat yang mengelola pemerintahan daerah.Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil mengawasi segala aktivitas serta kebijakan pejabat di Kabupaten Pekalongan.

Hari ini, kita hidup di zaman ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kesadaran. Media sosial ramai oleh opini, tetapi ruang refleksi semakin sepi. Banyak orang sibuk terlihat kritis, tetapi jarang benar-benar mau memahami realitas sosial secara mendalam. Ironisnya, di tengah akses pendidikan yang semakin luas, generasi hari ini justru perlahan kehilangan budaya membaca, berdiskusi, dan berpikir jernih. Akibatnya, kampus sering hanya menjadi ruang mengejar gelar, bukan ruang membangun kesadaran dan keberpihakan terhadap persoalan bangsa.Hari Kebangkitan Nasional bukanlah sebatas seremonial. Namun ia adalah simbol yang hidup untuk kita maknai sampai hari ini. Bahwa kebangkitan yang sesungguhnya bukan hanya tentang kemajuan teknologi dan pembangunan fisik, tetapi tentang keberanian menjaga akal sehat di tengah zaman yang semakin bising. Bangsa ini mungkin berkembang secara digital, tetapi belum tentu tumbuh secara intelektual dan moral. Ketika generasi muda lebih mudah mengikuti tren daripada membangun pemikiran, ketika pendidikan kehilangan daya kritisnya, dan ketika kepedulian sosial kalah oleh budaya individualisme, maka yang melemah sebenarnya bukan hanya bangsa ini, tetapi juga arah generasinya.Dalam kacamata Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial dan intelektual terhadap masyarakat. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk membangunkan kembali keberanian berpikir, keberanian peduli, dan keberanian menjaga nilai di tengah zaman yang semakin kehilangan arah. Sebab bangsa yang benar-benar bangkit bukan hanya bangsa yang maju ekonominya, tetapi bangsa yang generasinya masih memiliki kesadaran untuk berpikir, bergerak, dan berpihak pada kemanusiaan.Jika saja penjagaan intelektual dan moral oleh warga pergerakan sudah tak lagi diperbincangkan. Bisa jadi bangsa kita mengalami kemunduran peradaban. Jika saja nalar berpikir tak lagi digunakan untuk perjuangan sosial, bisa jadi kita tak lebih dari "monyet" yang sekadar hidup, makan, dan kawin. Maka, sahabat-sahabat mari organisir diri sendiri bahwa hari ini kolonialisme datang dengan bentuk modern. Bahwa hari ini penjajahan bukan lagi dengan senapan dan tank. Namun, pengkerdilan pikiran serta cara pandang yang kian terdistorsi perlu kita lawan 

Kasus hukum yang menyeret Nadiem Makarim hari ini menjadi tanda bahwa Reformasi 1998 belum benar-benar selesai. Dahulu, rakyat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menjatuhkan rezim yang korup, otoriter, dan penuh penyalahgunaan kekuasaan. Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi berjalan, yang berubah sering kali hanya wajah kekuasaan, bukan wataknya. Demokrasi memang hadir dan pemilu terus dilaksanakan, tetapi birokrasi serta penegakan hukum masih kerap bergerak mengikuti kepentingan elite, bukan kepentingan rakyat.Birokrasi Indonesia hingga hari ini masih terjebak dalam budaya lama: lamban, feodal, dan sarat kepentingan politik. Jabatan sering dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan amanah pelayanan. Akibatnya, rakyat dipaksa menghadapi sistem yang rumit, sementara mereka yang memiliki kuasa justru memperoleh jalan yang lebih mudah. Reformasi yang seharusnya melahirkan pemerintahan yang bersih, dalam banyak kasus, justru berubah menjadi arena pembagian pengaruh dan kepentingan antarelite.Hal serupa juga terlihat dalam penegakan hukum. Hukum di Indonesia masih terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Banyak kasus besar berjalan lambat, penuh drama, bahkan terkadang menghilang tanpa kejelasan. Kondisi ini membuat publik melihat bahwa hukum belum sepenuhnya berdiri di atas prinsip keadilan, melainkan masih mudah dipengaruhi kekuasaan dan uang. Inilah ironi terbesar reformasi: kebebasan berbicara semakin terbuka, tetapi keadilan belum dirasakan secara merata.Reformasi 1998 seharusnya tidak hanya dikenang sebagai keberhasilan menjatuhkan rezim Orde Baru. Reformasi harus tetap hidup sebagai keberanian untuk terus mengkritik kekuasaan yang menyimpang. Sebab, ketika birokrasi kehilangan moral dan hukum kehilangan keberpihakan kepada rakyat, reformasi hanya akan menjadi slogan tanpa perubahan nyata bagi bangsa Indonesia.