Warta Pergerakan

Pekalongan - Ratusan massa aksi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pekalongan turun ke jalan menyampaikan aspirasi kepada Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, pada Rabu, 17 Juni 2026. Aksi yang dipusatkan di Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, tersebut mengusung seruan “Rakyat Sengsara, Negara Tutup Telinga”.Massa aksi memulai gerakan dengan long march dari titik 0 Kilometer Kajen menuju Alun-Alun Kajen. Sepanjang perjalanan, para kader PMII menyuarakan lagu-lagu perjuangan mahasiswa sebagai bentuk semangat perlawanan dan kepedulian terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta lingkungan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.Dalam aksi tersebut, massa PC PMII Pekalongan ditemui langsung oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman. Turut hadir menemui massa aksi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir. Kehadiran unsur pemerintah daerah tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemangku kebijakan.Ketua PC PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan kader PMII terhadap berbagai persoalan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup telinga atas penderitaan rakyat dan harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.Dalam tuntutan isu nasional, PC PMII Pekalongan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). PMII meminta program tersebut dihentikan apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak ada pembenahan yang jelas dan terukur.Selain itu, massa aksi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dan transparansi penggunaan APBN, penurunan harga BBM serta bahan pokok kehidupan, penghapusan dwifungsi Polri dan TNI, evaluasi gaya kepemimpinan serta komunikasi publik rezim Prabowo-Gibran, serta peningkatan kesejahteraan guru dan alokasi anggaran untuk pendidikan.Tidak hanya membawa isu nasional, PC PMII Pekalongan juga menyoroti sejumlah persoalan lokal di Kabupaten Pekalongan. Massa aksi menuntut adanya rekonstruksi teknologi pengolahan sampah berskala lokal yang mampu menyelesaikan persoalan dari akar. Menurut mereka, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan sementara, tetapi harus melalui perencanaan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.PMII Pekalongan juga mendesak pemerintah daerah melakukan penataan industri yang ramah lingkungan serta menindak tegas aktivitas galian C ilegal. Isu lingkungan dinilai menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga, keberlanjutan alam, dan masa depan pembangunan daerah.Selain itu, massa aksi menuntut pembenahan infrastruktur publik, terutama jalan rusak yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Mereka juga mendorong efisiensi anggaran, transparansi berbasis digital, serta penguatan regulasi hukum untuk menjamin keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Pekalongan.Koordinator Lapangan Aksi, Wisnu Akbar Prihatnala, turut mengawal jalannya aksi hingga berlangsungnya sesi diskusi dan tanya jawab bersama Plt. Bupati Pekalongan. Dialog tersebut menjadi ruang bagi massa aksi untuk menyampaikan langsung keresahan, kritik, serta gagasan kepada pemerintah daerah.Aksi PC PMII Pekalongan tersebut berlangsung dengan semangat perjuangan mahasiswa. Melalui aksi turun ke jalan dan dialog bersama pemerintah, PMII Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kekuatan kontrol sosial terhadap kebijakan negara dan daerah yang menyangkut kepentingan rakyat.

Pesantren dan santri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan, perlawanan, sekaligus pembentukan karakter umat. Dari bilik-bilik sederhana yang diterangi lampu minyak, lahirlah para pejuang yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memiliki semangat membela tanah air dan menjaga martabat kemanusiaan. Karena itu, santri bukan sekadar pelajar agama, melainkan pejuang bangsa yang telah menorehkan sejarah besar dalam perjalanan Indonesia.Sejarah mencatat bahwa perlawanan terhadap penjajah banyak digerakkan oleh para ulama dan santri. Perang Diponegoro, Perang Aceh, hingga Resolusi Jihad yang dikobarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menjadi bukti nyata bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Fatwa Resolusi Jihad mendorong rakyat dan santri untuk melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari pesantren lahir keberanian, keteguhan iman, dan semangat pengorbanan untuk negeri.Pesantren juga menjadi pusat peradaban Islam Nusantara yang mengajarkan akhlak, adab, ilmu, dan nilai kemanusiaan. Di dalamnya, para santri diajarkan menghormati guru, menyayangi sesama, menjaga kehormatan diri, dan menebarkan kasih sayang. Karena itu, pesantren memiliki posisi mulia di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren dibangun melalui perjuangan panjang para kiai dan ulama yang hidup sederhana, ikhlas mengajar, dan mengabdikan hidupnya untuk umat.Namun hari ini, kepercayaan itu mulai ternoda oleh tindakan keji sebagian oknum yang melakukan kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Tindakan asusila tersebut bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai luhur pesantren yang diwariskan para ulama terdahulu. Perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap amanah pendidikan, pengkhianatan terhadap agama, dan pengkhianatan terhadap perjuangan para santri yang telah mengorbankan jiwa demi bangsa ini.Islam dengan tegas melarang segala bentuk kezaliman, kekerasan, dan pelecehan terhadap sesama manusia, terlebih terhadap anak dan peserta didik yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang.إِنَّ اللّٰهَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِوَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِذِي الْقُرْبَىٰوَيَنْهَىٰ عَنِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِوَالْبَغْيِ“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan… dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.” (QS. An-Nahl: 90).مَنْ رَأَىٰمِنْكُمْ مُنْكَرًافَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ،فَإِنْ لَمْيَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،فَإِنْ لَمْيَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِوَذَٰلِكَ أَضْعَفُالْإِيمَانِ“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu maka dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)Pesantren harus menjadi ruang keadilan, kasih sayang, dan perlindungan bagi santri. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan pelecehan dengan alasan menjaga nama baik lembaga. Menutupi kejahatan justru akan merusak marwah pesantren lebih dalam. Yang harus dijaga bukan nama baik semata, tetapi nilai kebenaran dan keselamatan para santri.Santri adalah harapan masa depan bangsa. Mereka dididik untuk menjadi generasi berakhlak, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka seluruh elemen pesantren — pengasuh, ustaz, alumni, wali santri, dan masyarakat — harus bersama-sama menjaga kehormatan lembaga pendidikan ini. Pelaku kekerasan seksual harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku agar tidak ada lagi korban berikutnya.Jangan biarkan pesantren kehilangan kepercayaan masyarakat akibat ulah segelintir oknum. Pesantren terlalu besar untuk dikotori oleh tindakan bejat dan keji. Kita harus mengembalikan pesantren sebagai pusat peradaban, tempat lahirnya pejuang bangsa, penjaga moral masyarakat, dan rumah aman bagi para santri dalam menuntut ilmu serta mengabdi kepada agama dan negara. Penulis: Kang Iman x Santri Bajingan (Bar Ngaji Mangan)